Akuprim Consulting

Sobat Prima, pernah nemu Faktur Pajak Masukan yang nggak dikenal di Coretax? Jangan langsung diabaikan ya 👀

Sekarang Sobat bisa cek detailnya langsung melalui Coretax DJP, mulai dari masa pajak, tahun pajak, sampai file PDF faktur untuk memastikan datanya memang sesuai dengan transaksi yang dilakukan.

Kalau ternyata faktur tersebut bukan milik Sobat atau datanya tidak sesuai, segera koordinasikan dengan pihak penerbit untuk dilakukan tindak lanjut ya ✅

Yuk, swipe sampai akhir dan simpan postingan ini biar nggak bingung saat harus cek faktur pajak masukan lagi! 👉

Sobat Prima, jangan anggap temuan indikasi ketidakpatuhan itu hal sepele ya 👀

Sebelum menerbitkan SP2DK, DJP dapat terlebih dulu melakukan penelitian kepatuhan material untuk menilai apakah kewajiban perpajakan sudah dipenuhi dengan benar.

Kalau dari hasil penelitian tersebut ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan ada estimasi potensi pajak yang belum dipenuhi, tindak lanjutnya bisa berlanjut ke SP2DK. Bahkan dalam kondisi tertentu, prosesnya juga bisa mengarah ke pemeriksaan sampai pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Makanya, penting banget buat Sobat Prima untuk memastikan data, dokumen, dan pelaporan pajak sudah rapi sejak awal yaa ✅

Yuk, swipe postingan ini sampai habis biar makin paham alurnya! 👉

Sobat Prima, sudah kasih penjelasan atas SP2DK bukan berarti prosesnya selalu benar-benar selesai, lho 👀

Dalam kondisi tertentu, DJP masih dapat melakukan penelitian kepatuhan material ulang apabila ditemukan kondisi tertentu dalam LHP2DK, mulai dari adanya data baru, perubahan status Wajib Pajak, hingga penelitian sebelumnya yang dinilai belum komprehensif.

Jadi, penting banget untuk memastikan data, penjelasan, dan dokumen yang disampaikan sudah lengkap dan konsisten ya, Sobat Prima! 📑✨

Yuk, swipe untuk cek kapan penelitian ulang P2DK bisa dilakukan 👉

Pajak marketplace = pajak tambahan? Eits, belum tentu! 👀🛒

Sobat Prima, jangan langsung panik dulu kalau dengar ada pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace. Mekanisme ini bukan berarti seller dikenakan “pajak baru” di luar kewajiban yang sudah ada, ya! ✋🏻

Justru, pemungutan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembayaran pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadi sebelum termakan info yang simpang siur, cek faktanya dulu, Sobat! 🔎
Karena urusan pajak, beda sedikit informasinya bisa beda juga pemahamannya. 😉

Save dan share ke teman seller kamu yang masih mengira ini pajak tambahan! 📲✨

Sobat Prima, pernah dapat surat imbauan dari DJP dan langsung bertanya-tanya, “Ini harus diapain ya?” 👀📩

Ternyata, surat imbauan DJP bisa muncul dalam beberapa kondisi, mulai dari imbauan untuk melaporkan usaha sebagai PKP, membayar atau meningkatkan angsuran pajak, sampai membetulkan laporan pajak.

Jadi, jangan langsung panik ya, Sobat Prima! 😄
Yang penting, cek dulu jenis imbauannya, pahami apa yang diminta DJP, lalu tindak lanjuti sesuai kondisi perpajakanmu.

Swipe sampai akhir untuk kenalan dengan 5 jenis surat imbauan DJP berdasarkan SE-8/PJ/2026. 👉✨

Udah pernah dapat salah satu surat imbauan ini? 👀

buatin caption ini juga d**g gpt

Muncul pop-up “Beberapa kasus terbuka tidak diperbolehkan untuk Jenis Kasus ini” di Coretax? 😵‍💫 Jangan buru-buru panik, Sobat Prima!

Pesan ini bisa muncul ketika masih ada proses Permintaan Kode Otorisasi DJP (KODJP) yang perlu dicek statusnya terlebih dahulu.

Coba cek melalui menu Profil → Cek Nomor Identifikasi Eksternal → Digital Certificate, lalu pilih Periksa Status. 🔎

Kalau sudah berhasil, tinggal klik “Hasilkan” dan Surat Penerbitan KODJP akan tersedia di Dokumen WP. Kalau tombolnya belum muncul atau proses gagal, permintaan Kode Otorisasi perlu diajukan kembali.

Jadi, ketemu pop-up error di Coretax belum tentu mentok ya, Sobat Prima! 😉
Save dulu tips ini, siapa tahu nanti kepakai! 📌

Sudah ajukan keberatan lewat Coretax? Jangan cuma submit lalu ditinggal ya, Sobat Prima! 👀📄

Progress permohonan keberatan bisa dipantau langsung melalui akun Coretax DJP. Pastikan juga nomor kasus keberatan disimpan, karena nomor tersebut akan digunakan untuk mengecek perkembangan prosesnya.

Kalau proses keberatan sudah selesai, hasilnya juga bisa dicek kembali melalui menu yang tersedia di Coretax. ✅

Jadi, setelah ajukan keberatan, jangan lupa cek progress-nya secara berkala ya, Sobat Prima! 🔎

Save postingan ini biar nggak bingung saat mau cek nanti! 📌

Plot twist pajak marketplace, kali ini kita tangkap pakai web-shot! 🕸️👀

Buat Sobat Prima yang kemarin baru sempat baca headline-nya, ini detail penting yang jangan sampai terlewat:

Pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% oleh marketplace ditunda sampai 31 Oktober 2026 dan baru mulai berlaku pada 1 November 2026.

Penundaan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pajak yang sudah terlanjur dipungut wajib dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang dalam negeri.

Jadi, kebijakannya bukan dibatalkan, ya—hanya waktu pemberlakuannya yang ditahan dulu! 🕸️

Menurut Sobat Prima, penundaan ini cukup membantu seller nggak? 👇🏼

Pajak marketplace 0,5% resmi ditunda 👀

Nah, buat pedagang yang sudah terlanjur dipotong PPh Pasal 22 oleh marketplace, tenang pemerintah memastikan bakal ada mekanisme pengembalian atau refund 💸

Jadi, potongan pajaknya nggak akan hangus ya, Sobat Prima. Untuk mekanisme refund-nya, kita masih menunggu aturan resmi dari pemerintah.

Ada yang sudah sempat kena potong?