CGC Tax Consulting

JANGAN LEWATKAN DEADLINE PAJAK SEPTEMBER 2026! 📅

Administrasi pajak yang baik bukan hanya tentang menghitung pajak dengan benar. Pembayaran, penyetoran, pengunggahan Faktur Pajak, dan pelaporan juga harus dilakukan tepat waktu.

Catat empat tanggal penting berikut:

🔵 15 SEPTEMBER 2026
Batas pembayaran PPh Pasal 21, PPh Unifikasi, PPh Pasal 25, dan PPh Final setor sendiri untuk Masa Agustus 2026.

🟠 20 SEPTEMBER 2026
Batas unggah Faktur Pajak yang dibuat pada Masa Agustus 2026.

Tanggal ini jatuh pada hari Minggu. Hindari menunggu hari terakhir untuk mengunggah Faktur Pajak.

🔵 21 SEPTEMBER 2026
Batas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Agustus 2026.

Tenggat pelaporan bergeser karena tanggal 20 September 2026 merupakan hari Minggu.

🔵 30 SEPTEMBER 2026
Batas penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN Masa Agustus 2026 serta batas pembuatan Faktur Pajak Gabungan Masa September 2026.

Simpan kalender ini dan bagikan kepada tim finance, accounting, serta pajak perusahaan Anda.

Butuh pendampingan pemenuhan kewajiban pajak bulanan?

🌐 citraglobalpurwokerto.com
📱
💬 0813 1442 1440

Rujukan: PMK Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2026 dan PER-11/PJ/2025.

Konten ini bersifat edukasi umum. Periksa kembali jenis kewajiban dan kondisi perpajakan masing-masing Wajib Pajak.

Mengenal CGC Consulting

Bisnis yang berkembang membutuhkan lebih dari sekadar penjualan yang meningkat. Ada pajak yang harus dikelola, laporan keuangan yang harus tertata, SDM yang perlu dikembangkan, serta keputusan bisnis yang membutuhkan data yang tepat.

Citra Global Consulting Group (CGC Consulting) hadir sebagai partner profesional untuk membantu berbagai kebutuhan tersebut.

Layanan kami mencakup:
🔹 Konsultasi & kepatuhan perpajakan
🔹 Tax Planning & Transfer Pricing
🔹 Penyusunan Laporan Keuangan & Accounting
🔹 Audit
🔹 Pendampingan Pemeriksaan & SP2DK
🔹 Konsultan Perizinan
🔹 Konsultasi PBG SLF
🔹 Ekspor & Impor

Dengan dukungan tenaga profesional dan pengalaman lintas bidang, kami berupaya memberikan solusi yang tepat, sesuai regulasi, dan relevan dengan kebutuhan bisnis.

📍 CGC Consulting — hadir di berbagai wilayah untuk menjadi partner dalam mengelola bisnis secara lebih profesional.

Citra Global Consulting Group
Professional Consulting Partner for Your Business

Siapa Saja yang Sah Menjadi Kuasa Wajib Pajak Menurut PMK 44/2026?

Memahami aturan perpajakan tidak serta-merta membuat seseorang otomatis sah bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak di hadapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam praktik perpajakan, keabsahan kedudukan seorang kuasa merupakan syarat formal pertama yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu proses administrasi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (Pasal 2–4), pemerintah menetapkan batasan yang jelas mengenai tiga kategori pihak yang sah menjadi Kuasa Wajib Pajak, lengkap dengan persyaratan bukti kompetensi dan dokumen pendukungnya:

Tiga Kategori Kuasa Wajib Pajak yang Diakui Regulasi:
1. Konsultan Pajak Seorang Konsultan Pajak dapat menjadi kuasa apabila memiliki Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku, terdaftar dalam sistem administrasi DJP, serta tidak sedang berada dalam status dibekukan atau dicabut izinnya.

2. Pihak Lain Pihak perorangan selain Konsultan Pajak dan Keluarga dapat menjadi kuasa sepanjang memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Kompetensi tersebut wajib dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku dan tercatat dalam sistem administrasi DJP.

3. Keluarga Kategori ini mencakup suami, istri, atau keluarga sedarah maupun semenda sampai dengan derajat kedua. Anggota keluarga dikecualikan dari persyaratan bukti kompetensi (Izin atau SKT). Namun, hubungan kekeluargaan tersebut wajib dibuktikan secara administratif melalui Kartu Keluarga (KK) atau Surat Pernyataan Hubungan Keluarga apabila tidak berada dalam satu KK yang sama.

Prinsip Utama: Tanggung Jawab Tetap pada Wajib Pajak
Hal penting yang sering kali terabaikan oleh para pemilik usaha dan manajemen perusahaan adalah mengenai peralihan tanggung jawab. Regulasi menegaskan bahwa penunjukan kuasa—baik kepada Konsultan Pajak, Pihak Lain, maupun Keluarga—tidak pernah memindahkan atau menghapus tanggung jawab perpajakan dari Wajib Pajak.

Tanggung jawab hukum atas kebenaran materiil pelaporan, perhitungan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap sepenuhnya melekat pada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sebelum menandatangani Surat Kuasa Khusus, pastikan Anda telah memverifikasi status hukum, keaktifan izin/SKT, serta kesesuaian kategori penerima kuasa demi menjamin keamanan dan kelancaran proses perpajakan usaha Anda.

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan tiga jalur kuasa ini?

PMK 44/2026 Mengubah Cara Menunjuk Kuasa Pajak: Apa yang Perlu Diaudit oleh Perusahaan?

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang mencabut dan menggantikan PMK 229/2014 mengenai ketentuan kuasa di bidang perpajakan. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nomor regulasi pada header dokumen, melainkan penataan ulang ekosistem kuasa Wajib Pajak untuk menjamin kepastian hukum, kemudahan administrasi, kompetensi, dan integritas.

Ringkasan Perubahan Utama dalam PMK 44/2026

Regulasi baru ini menata secara rinci siapa saja yang sah menjadi kuasa, bagaimana bukti kompetensinya divalidasi, bentuk dan isi Surat Kuasa Khusus, hingga mekanisme penghentian kuasa dan kontrol akses sistem:
1. Penegasan Kategori Kuasa: Pihak yang dapat ditunjuk ditegaskan menjadi tiga jalur, yaitu Konsultan Pajak (memiliki izin aktif), Pihak Lain (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT aktif), dan Keluarga sampai derajat kedua.
2. Bentuk dan Isi Surat Kuasa: Surat Kuasa Khusus dapat dibuat secara elektronik maupun kertas, namun wajib mencantumkan masa berlaku dan ruang lingkup hak/kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.
3. Pengaturan Akses Sistem: Pelaksanaan hak dan kewajiban secara elektronik mewajibkan persetujuan akses Portal Wajib Pajak (Coretax) secara terpisah.

Dampak Bagi Pelaku Usaha dan Manajemen Perusahaan

Bagi perusahaan, menggunakan format atau template surat kuasa lama tanpa audit ulang berpotensi memicu kendala administratif saat berurusan dengan kantor pajak. Penting untuk diingat bahwa penunjukan kuasa tidak memindahkan tanggung jawab perpajakan; tanggung jawab utama atas pemenuhan kewajiban pajak tetap berada pada Wajib Pajak.

Sebagai langkah mitigasi, manajemen disarankan segera melakukan audit atas status aktif izin/SKT penerbit kuasa, memeriksa kelengkapan klausul Surat Kuasa Khusus, serta meninjau ulang persetujuan akses Coretax yang telah diberikan.

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan ini?

BATAS OMZET Rp500 JUTA: DIHITUNG PER TOKO ATAU PER WAJIB PAJAK?

Salah satu kekeliruan yang berisiko terjadi dalam penerapan pajak marketplace adalah menganggap bahwa setiap toko atau setiap akun marketplace memiliki batas omzet Rp500 juta sendiri.

Pemahaman tersebut tidak tepat.

Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak, perhitungan omzet dilakukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto Wajib Pajak. Artinya, perhitungan tidak hanya melihat penjualan dari satu toko marketplace.

Omzet dari marketplace lain, toko fisik, kegiatan usaha atau jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan penghasilan usaha dari luar negeri juga diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh, seorang pedagang memiliki omzet toko online sebesar Rp300 juta dan omzet toko fisik sebesar Rp350 juta dalam satu tahun pajak. Walaupun omzet marketplace belum mencapai Rp500 juta, jumlah keseluruhannya sudah Rp650 juta. Dengan demikian, batas Rp500 juta telah terlampaui.

Contoh lainnya adalah seorang dokter yang memperoleh penghasilan bruto Rp450 juta dan juga memiliki toko marketplace dengan omzet Rp120 juta. Keseluruhan peredaran brutonya menjadi Rp570 juta. Omzet marketplace yang hanya Rp120 juta tidak dapat dilihat secara terpisah.

Hal penting berikutnya adalah persyaratan administratif.

Wajib Pajak orang pribadi yang masih memenuhi batas perlu menyampaikan surat pernyataan omzet bermeterai kepada marketplace agar tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan. Satu surat pernyataan untuk satu NPWP atau NIK dapat digunakan bagi seluruh akun dan disampaikan kepada marketplace terkait.

Ketika omzet telah melewati Rp500 juta, pedagang harus menyampaikan perubahan informasi paling lambat pada akhir bulan saat batas tersebut terlampaui. Berdasarkan contoh resmi DJP, marketplace mulai melakukan pemungutan pada bulan berikutnya.

Karena itu, pemilik usaha tidak cukup hanya memeriksa dashboard penjualan marketplace. Seluruh kanal penjualan harus direkonsiliasi dalam satu pencatatan yang konsisten.

Apakah sistem pencatatan usaha Anda sudah menggabungkan penjualan online dan offline?

Untuk pemeriksaan posisi omzet dan kewajiban pajak marketplace, hubungi CGC Consulting:

🌐citraglobalpurwokerto.com
📱
☎️0813 1442 1440

Konten ini bersifat edukatif. Penerapannya perlu mempertimbangkan status dan kondisi perpajakan masing-masing Wajib Pajak.

Ketentuan PPh Pasal 22 Marketplace berdasarkan PMK 37/2025: 6 Jenis Transaksi Merchant yang Tidak Dipungut Pajak

Perkembangan ekosistem perdagangan digital (e-commerce) di Indonesia terus diimbangi dengan penataan administrasi perpajakan yang berkeadilan. Bagi para pelaku usaha dan pemilik toko online, penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan aspek penting yang wajib dipahami.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/2025, penyedia marketplace memang bertindak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Kendati demikian, regulasi ini juga memuat batasan yang jelas melalui pengecualian pemungutan atas 6 jenis transaksi merchant tertentu.

Rincian Transaksi yang Dikecualikan dari Pemungutan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Omzet s.d. Rp500 Juta: Pedagang perorangan yang akumulasi peredaran brutonya belum melebihi Rp500 juta dalam tahun berjalan, serta telah menyerahkan surat pernyataan omzet.

2. Jasa Pengiriman atau Ekspedisi: Penjualan jasa ekspedisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi mitra aplikasi berbasis teknologi.

3. Pedagang Memiliki SKB: Pedagang dalam negeri yang menunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan/pemungutan PPh.

4. Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana.

5. Penjualan Emas dan Perhiasan: Dilakukan oleh pabrikan, pedagang perhiasan, atau pengusaha emas batangan.

6. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: Termasuk transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) beserta perubahannya.

Dampak dan Catatan Kritis Bagi Pelaku Usaha:

Pengecualian ini memberikan kepastian hukum dan menjaga likuiditas pelaku usaha ritel maupun UMKM. Namun, terdapat dua prinsip utama yang harus diperhatikan oleh jajaran manajemen perusahaan maupun pemilik toko online:

# Tidak Dipungut Bukan Berarti Bebas Pajak: Fasilitas ini hanya membebaskan merchant dari pemotongan langsung oleh marketplace. Kewajiban penghitungan dan pelaporan PPh tetap melekat secara mandiri sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

# Pencegahan Pemungutan Ganda: Regulasi menegaskan bahwa penghasilan yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace tidak boleh lagi dipungut oleh pihak pemotong lainnya atas objek penghasilan yang sama.

Memahami pemetaan transaksi ini membantu usaha Anda terhindar dari pemotongan ganda serta memastikan pencatatan pembukuan tetap tertib dan patuh regulasi.

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan ini?

OMZET MELAMPAUI Rp4,8 MILIAR DI TENGAH TAHUN: KAPAN WAJIB MENJADI PKP?

Pertumbuhan omzet merupakan kabar baik bagi perusahaan. Namun, kenaikan tersebut juga dapat menimbulkan kewajiban perpajakan baru yang perlu dipersiapkan sejak dini.

Berdasarkan PMK 164/2023, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto kumulatif sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku telah melebihi batas pengusaha kecil PPN, yaitu Rp4,8 miliar.

Hal yang sering disalahpahami adalah waktu mulai kewajiban tersebut.
Ketika omzet melewati Rp4,8 miliar, pengusaha memang sudah memiliki kewajiban untuk mengajukan pengukuhan PKP. Namun, hal ini tidak berarti pengusaha langsung wajib memungut PPN pada bulan yang sama.

Permohonan pengukuhan PKP paling lambat disampaikan pada akhir tahun buku saat omzet melampaui batas tersebut. Apabila perusahaan menggunakan tahun buku Januari sampai Desember dan omzetnya telah melebihi Rp4,8 miliar pada Juni 2026, permohonan pengukuhan PKP paling lambat diajukan pada Desember 2026.

Jika pengajuan dilakukan tepat waktu, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dimulai pada Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya. Dalam contoh tersebut, kewajiban PPN mulai dijalankan pada Januari 2027.

Risikonya berbeda apabila pengusaha terlambat mengajukan pengukuhan PKP. Kewajiban PPN berlaku mulai Masa Pajak pengukuhan, sedangkan periode sejak awal tahun buku berikutnya sampai sebelum pengukuhan tetap harus diperhatikan. Apabila terdapat PPN yang seharusnya dipungut, pemenuhannya dilakukan melalui SPT Masa PPN.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai akhir tahun untuk memeriksa status omzet. Pemantauan omzet kumulatif, periode tahun buku, kesiapan faktur pajak, dan administrasi PPN perlu dilakukan sejak batas Rp4,8 miliar mulai mendekat.

Apakah omzet perusahaan Anda sudah mendekati atau melampaui Rp4,8 miliar? CGC Consulting dapat membantu melakukan penelaahan status dan kesiapan administrasi PKP perusahaan.

Sumber: PMK 164/2023 Pasal 17–19; PMK 197/PMK.03/2013.

Memahami 5 Jenis Surat Imbauan DJP Berdasarkan SE-8/PJ/2026

Menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap kali menimbulkan kecemasan bagi sebagian Wajib Pajak. Padahal, penerbitan surat imbauan merupakan bagian dari prosedur pengawasan kepatuhan serta tindak lanjut atas penelitian kepatuhan formal yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026, DJP menegaskan lima jenis surat imbauan yang dapat disampaikan kepada Wajib Pajak, beserta saluran penyampaian resminya.

---

Klasifikasi Surat Imbauan DJP

Setiap surat imbauan memiliki fungsi dan latar belakang penerbitan yang spesifik:

1. Imbauan Melaporkan Usaha agar Dikukuhkan sebagai PKP

Ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan perpajakan, namun belum melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Imbauan Membayar Angsuran Pajak

Diterbitkan untuk mengingatkan pembayaran angsuran pajak yang belum dilunasi hingga jatuh tempo, melunasi kekurangan angsuran sesuai SPT, atau membayar kekurangan angsuran akibat kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut meliputi penyampaian SPT Tahunan PPh yang melewati batas waktu, adanya perpanjangan penyampaian SPT, atau akibat pembetulan SPT yang menyebabkan nilai angsuran menjadi lebih besar.

3. Imbauan Meningkatkan Angsuran Pajak

Disampaikan apabila terjadi perubahan kondisi usaha Wajib Pajak, sehingga PPh terutang pada tahun berjalan diperkirakan lebih besar ketimbang tahun sebelumnya.

4. Imbauan Membetulkan Laporan Pajak

Bertujuan meminta Wajib Pajak memperbaiki kesalahan penulisan/pengisian laporan pajak, ataupun melengkapi keterangan dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

5. Imbauan Lainnya

Diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pengawasan perpajakan oleh DJP.

---

Kanal Penyampaian Resmi

DJP menyampaikan surat imbauan tersebut melalui dua jalur utama:

* Secara Elektronik: Dikirimkan melalui portal Coretax DJP (pada akun Wajib Pajak) serta email terdaftar pada sistem administrasi DJP.

* Secara Manual: Melalui faksimile, pos, jasa ekspedisi/kurir, atau disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, maupun anggota keluarga yang telah dewasa.

---

Dampak Bagi Pelaku Usaha dan Wajib Pajak

Dengan adanya penegakan aturan SE-8/PJ/2026 ini, Wajib Pajak dan pelaku usaha perlu lebih cermat serta berkala dalam memeriksa saluran komunikasi resmi, terutama akun Coretax DJP dan email terdaftar. Pemahaman atas klasifikasi surat imbauan ini membantu Wajib Pajak mengenali kewajiban formal yang perlu ditindaklanjuti serta meresponsnya secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagaimana pendapat Anda mengenai ketentuan ini?

Aspek Defensif Perpajakan: Memahami Batasan Legal dan Risiko Hukum Kuasa Wajib Pajak

Proses pemeriksaan atau audit perpajakan sering kali menjadi fase yang krusial bagi sebuah korporasi. Dalam menghadapi situasi ini, Wajib Pajak Badan umumnya menunjuk seorang kuasa untuk mendampingi dan mewakili perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa hak pendampingan ini terikat oleh batasan hukum yang sangat ketat. Strategi defensif yang tidak kooperatif atau cenderung menghambat jalannya pemeriksaan kini dapat memicu konsekuensi yuridis yang fatal.

Ketentuan perpajakan yang berlaku menegaskan bahwa seorang Kuasa Wajib Pajak memikul tanggung jawab moral dan formal yang berat. Di satu sisi, mereka wajib menjaga integritas, mematuhi hukum, dan melindungi kerahasiaan data klien. Di sisi lain, mereka dilarang keras melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan menghalangi pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Secara teknis, terdapat tujuh larangan mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh seorang kuasa saat proses audit berlangsung. Rambu-rambu ini meliputi larangan memberikan petunjuk yang menyesatkan Wajib Pajak, menolak memberikan keterangan, serta menutup akses fisik bagi petugas untuk memeriksa ruangan atau barang yang menjadi dasar pembukuan.

Lebih jauh lagi di era digital ini, memblokir atau tidak memberikan kesempatan bagi pemeriksa untuk mengakses data elektronik perusahaan juga diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat. Hal yang sama berlaku untuk tindakan menyembunyikan dokumen pembukuan, menolak jalannya prosedur pemeriksaan umum secara tertulis, hingga menghambat jalannya pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper) yang berkaitan dengan indikasi tindak pidana perpajakan.

Dampak dari penegasan sanksi ini harus menjadi perhatian serius bagi jajaran manajemen. Otoritas fiskal akan mencatat setiap bentuk penolakan dan hambatan—baik fisik maupun digital—secara otentik melalui dokumen Berita Acara resmi. Pelanggaran terhadap batasan ini tidak hanya dapat membatalkan hak kuasa secara instan, tetapi juga dapat menyeret Wajib Pajak dan perwakilannya ke dalam sanksi administratif berat hingga delik tindak pidana formal perpajakan.

Oleh karena itu, transparansi tata kelola keuangan dan akuntabilitas pembukuan internal sejak awal adalah strategi defensif terbaik yang sah di mata hukum.

Bagaimana pendapat Anda mengenai ketentuan ini?

Mengoptimalkan Insentif Fiskal: Aspek Formal Perpajakan atas Zakat sebagai Pengurang Pajak Menurut PMK 114/2025

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah menyediakan instrumen hukum yang adil guna menghindari pengenaan beban ganda (double taxation) terhadap kontribusi keagamaan Wajib Pajak. Melalui penerbitan regulasi terbaru di dalam PMK 114/2025, ditegaskan kembali bahwa pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat diklasifikasikan sebagai pengurang penghasilan bruto (tax deduction) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Meskipun memfasilitasi efisiensi keringanan beban pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan standardisasi administratif formal yang sangat rigid. Terdapat tiga pilar utama yang menentukan sah atau tidaknya klaim tersebut di mata hukum perpajakan:

1. Validitas Lembaga Penerima: Zakat atau sumbangan wajib keagamaan tersebut harus disalurkan secara resmi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), atau lembaga keagamaan resmi yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah serta wajib mengantongi NPWP. Sumbangan di luar lembaga terdaftar otomatis tidak dapat diakui.
2. Standardisasi 5 Elemen Bukti Pembayaran: Sesuai Pasal 18 ayat (2) PMK 114/2025, kuitansi atau bukti setor sumbangan akan langsung dianggap gugur sebagai faktor pengurang apabila absen memuat salah satu dari 5 informasi wajib, yaitu: nomor dan tanggal dokumen, nama lengkap beserta NPWP/NIK pembayar (Muzakki), jumlah nominal dalam Rupiah, nama dan NPWP lembaga penerima, serta tanda tangan petugas atau validasi pengesahan resmi.
3. Ketentuan Valuasi Non-Tunai: Jika sumbangan diserahkan dalam bentuk natura atau barang, regulasi memberikan batasan nilai yang jelas. Untuk komoditas umum, penilaian mengacu pada Harga Pasar saat penyerahan. Sedangkan bagi perusahaan yang menyerahkan barang hasil dari produksi sendiri, nilai sumbangan wajib dikalkulasi berbasis Harga Pokok Penjualan (HPP).

Aspek manajerial yang paling krusial untuk diperhatikan oleh para pemilik bisnis dan akuntan korporasi berada pada pembatasan kuantumnya. Regulasi menegaskan bahwa pengeluaran zakat tidak boleh memicu atau menambah status rugi fiskal pada tahun pajak berjalan. Jika nilai zakat melampaui ambang batas laba, maka jumlah yang boleh dikurangkan hanya sebatas nilai yang tidak menyebabkan perusahaan mengalami kerugian fiskal.

Melalui pemahaman infografis panduan teknis ini, diharapkan jajaran manajemen dapat lebih cermat dalam melakukan perencanaan pajak berbasis kepatuhan syariah dan hukum formal, sehingga hak deduksi pajak perusahaan dapat terserap secara maksimal tanpa risiko koreksi dari otoritas pajak.

Bagaimana kesiapan tim accounting perusahaan Anda dalam mengompilasi berkas bukti pembayaran zakat untuk pelaporan SPT Tahunan mendatang?

---

🌐 www.citraglobalpurwokerto.com
📞 Konsultasi Strategis : 0813 1442 1440